Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Kalah Tipis, Saksi Tolak Teken Rekap Hasil Pilpres di DKI

Reporter

image-gnews
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berorasi dalam kampanye akbar di Stadion Utama GBK, Jakarta, Ahad, 7 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berorasi dalam kampanye akbar di Stadion Utama GBK, Jakarta, Ahad, 7 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Saksi pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak menandatangani hasil rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan presiden di tingkat Provinsi DKI Jakarta, pada Jumat malam, 17 Mei 2019. Kecurigaan atas data Daftar Pemilih Tambahan dan Khusus digunakan sebagai dalih.

Baca:
Pleno KPU DKI, Prabowo Kalah Tipis dari Jokowi di Jakarta 

Penolakan penandatanganan tersebut disampaikan setelah Ketua KPU DKI Betty Epsilon Idrros memberi kesempatan untuk menanggapi hasil pleno kepada para saksi. “Saksi dari 02 apakah benar tidak mau tanda tangan? Kalau tidak bersedia, kami akan memberi catatan,” kata Betty di lokasi rapat pleno di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Saksi yang dimaksud, Ahmad Fauzi, berkukuh untuk tidak menandatangani Formulir DC (formulir hasil rapat pleno). Dia menyatakan agak keberatan karena melihat kurang sinkron antara data DPTb dan DPK. "Kami minta form keberatan saja,” kata Fauzi.

Fauzi menuturkan, meragukan partisipasi pemilih di DPTb dan DPK. Sebabnya, jumlah data DPK yang mencapai 225.556 orang, saat pemilu partisipasinya mencapai 221.532 orang. Selisih hanya sekitar 4 ribu dipertanyakan. "Kami melihat apakah mungkin hanya 4 ribu ini tidak mengikuti partisipasi pemilihnya? Kita mau alasan begitu saja.”

Baca:
Pleno Rekapitulasi Suara DKI, Prabowo Unggul di Jaktim

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif, menambahkan untuk data DPK. Data pemilih khusus yang mencapai 225 ribu orang dan hanya bisa mencoblos pada pukul 12.00-13.00 juga dipertanyakan karena tingkat partisipasinya mencapai 98 persen. “Ini yang kami kritisi,” kata dia.

Menurut Syarif, lazimnya tingkat partisipasi pemilih adalah 70-80 persen. Bahkan, partisipasi tertinggi di dunia pun hanya 78 persen. “Ini mendekati 98 persen. Itu yang kami curigai dan membuat kami menolak.”

Ketua KPU DKI Betty menyatakan penolakan saksi 02 meneken formulir rekapitulasi tingkat provinsi tidak mengubah hasil perolehan suara yang telah diputuskan. Dia mengutip Peraturan KPU. “Berdasarkan regulasi di KPU saksi yang menolak menandatangani tidak berpengaruh terhadap perhitungan ke tingkat selanjutnya di KPU DKI,” ujarnya.

Baca:
Alasan KPU Jaktim Molor Rampungkan Pleno Rekapitulasi Suara

Hasil pleno KPU DKI menetapkan pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf unggul 213.410 suara dari Prabowo-Sandi dengan total pemilih 6.345.684 orang. Jokowi-Maruf memperoleh 3.279.547 suara berkat kemenangan di empat wilayah, yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Kepulauan seribu. Hanya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang dimenangkan Prabowo-Sandi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

13 menit lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.


Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

1 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

Pengamat politik menilai, gagasan Presidential Club Prabowo mungkin saja hasil dari melihat transisi kepemimpinan Indonesia yang seringkali ada ketegangan.


Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.


Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

5 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

14 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

15 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

16 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

16 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

20 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.